IDNKatolik.com – TANGGUNG jawab seorang awam dalam Gereja adalah menyucikan dunia lewat karya-karya yang berpedoman pada iman Kristiani. Demikian pesan Kardinal Ignatius Suharyo kepada Hendrik Halomoan Sitompul, anggota DPR RI dalam pertemuan di Wisma Keuskupan Agung Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.
Kardinal Suharyo berpesan agar dalam melayani hendaknya Hendrik mengedepankan misi demi kepentingan bersama (bonum commune), dan pelayanan berdasar kasih. “Pesan saya, agar dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, senantiasa mengedepankan kebaikan bersama (bonum commune),” ujar Kardinal Suharyo.
Kardinal mengingatkan peran kaum awam dalam melaksanan dan mewujudkan Kabar Baik di tengah-tengah dunia, sebab peran kaum klerus dan biarawan-biarawati tidak dapat masuk ke dalamnya. “Berdasarkan panggilan khasnya, kaum awam bertugas mencari Kerajaan Allah dan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai kehendak Allah.”
Di akhir pertemuan itu, Kardinal Suharyo mengucapkan selamat kepada Hendrik dan memintanya menjadi “ragi” dalam kerasulan dan tata kelola dunia, serta setia melayani keselamatan manusia di DPR RI sebagai medan baktinya.
Pentingnya Kolaborasi
Hendrik mengatakan, sebagai aktivis dan umat Katolik dirinya merasa perlu membangun diskusi dan meminta nasihat spiritual dari pemimpin Gereja Indonesia. Kardinal sebagai Ketua Konferensi Waligereja Indonesia perlu memberi arahan kepada kaum awam sebagai penentu kebijakan dalam pemerintahan. “Tujuan utamanya agar nilai-nilai spiritual dalam Gereja terus dihayati kaum awam,” sebut Hendrik sambil menambahkan, “Saya sowan ke Kardinal sekaligus meminta berkat perutusan.”
Dalam pertemuan sejam itu, Hendrik menceritakan pengalaman keaktifannya sejak usia muda hingga sekarang di organisasi kategorial wilayah Keuskupan Agung Medan. Hendrik akan melayani sebagai Pengganti Antar Waktu anggota DPR RI dengan masa kerja 2 tahun 10 bulan hingga Pemilu legislatif dan Pilpres yang akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Ketua DPR Puan Maharani melantik Hendrik pada 18 Februari 2022 lalu, menggantikan Abdul Wahab Delimunthe (alm) yang meninggal 8 November 2021. Hendrik peraih suara terbanyak kedua setelah Abdul Wahab.
“Saya merasa ini saatnya saya menyelesaikan janji-janji kampanye di tahun 2018 dan 2019 lalu,” sebutnya. Lanjut Hendrik, dirinya ingin memulai tugasnya dengan belanja persoalan khususnya di daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) yang meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi. “Perlu ada dialog dan komunikasi intensif dengan pemimpin kepala daerah di dapil saya. Perlu mendengarkan apa harapan dan aspirasi mereka.”
Dirinya memastikan segala program dari pemerintah pusat akan direalisasikan di dapilnya. Artinya pemerintah pusat punya program ke daerah-daerah, misalnya Dana Alokasi Khusus untuk daerah Sumut akan terealisasikan dengan baik.
Bonum Commune
Sosok Hendrik Sitompul cukup dikenal warga Kota Medan dan sekitarnya. Pada Pemilu 2014, ia memperoleh suara yang cukup untuk duduk di kursi DPRD Kota Medan. Ia selama lima tahun anggota dewan di ibu kota provinsi Sumut itu.
Selain berkecimpung di legislatif, Hendrik seorang pengusaha. Ia memiliki bisnis antara lain di bidang energi dan eksporter. Hendrik pernah memangku jabatan Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut.
Dalam bidang gerejawi, lelaki 52 tahun itu mempunyai perjalanan panjang dalam keterlibatan menggereja dan kehidupan sosial. Saat mahasiswa, ia aktif sebagai anggota organisasi intrakampus, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan.
Hingga sekarang, ia pun masih aktif sebagai Ketua DPD Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Sumut. Di bawah koordinasi Hendrik, telah terselenggara Musyawarah Nasional (Munas ) ISKA di Catholic Center, Medan tanggal 24 – 27 Maret 2017. Hendrik juga pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik di Daerah (LP3KD). Ia menjabat sebagai ketua Umum LP3KD Provinsi Sumatera Utara sejak 2018.
Sebagai aktivis Gereja, Hendrik setuju dengan pesan yang disampaikan Kardinal Suharyo agar tugas dan tanggung jawab tak lain demi bonun commune. Menurutnya tujuan bersama ini mengandaikan dukungan semua pihak. “Tujuan bersama yang ini harus mengikat anggota-anggota, kelompok atau masyarakat untuk bersatu atau bergabung, dan mempunyai kekuatan mewajibkan,” katanya.
Demi tujuan ini, Hendrik percaya bahwa setiap kaum awam yang terpanggil di pemerintahan tidak harus membawa kepentingan pribadi tetapi kepentingan umum. Kebaikan bersama itu bukan untuk satu orang saja tetapi untuk banyak orang, dalam hal ini warga masyarakat. “Dengan kata lain menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan untuk kepentingan umum.”
Aspirasi Rakyat
Mantan anggota DPRD Kota Medan ini menegaskan Gereja memang tidak boleh bergantung pada kekuasaan apalagi politik. Tetapi adalah tanggung jawab Gereja untuk ikut mengarahkan kekuatan-kekuatan politik dalam kehidupan bersama untuk tujuan bonum commune. “Dalam rangka mengarahkan kekuata-kekuatan politik untuk melayani keadilan dan kebenaran, Gereja perlu tampil sebagai kekuatan moral dan etika. Untuk hal ini saya membutuhkan dukungan dari Gereja.”
Sebagaimana tugasnya, Hendrik menegaskan akan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kristiani dalam menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan Program Legislasi Nasional; mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU); menerima RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah; dalam membahas RUU yang diusulkan Presiden dan DPD tetap berakar pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Hendrik mengatakan akan setia mengawas pelaksanaan UU dan APBN serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tak lupa menyerap, menghimpun, menampung, sekaligus menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia. “Pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan saya di DPR RI akan membantu saya memahami makna bonum commune,” demikian Hendrik.
